Sejarah Dan Perkembangan Public Relations di Indonesia

Menurut Onong Uchjana Effendy (1991: 12), public relations di Indonesia dimulai sejak tahun 1950. Perkembangan hubungan masyarakat di Indonesia bergerak menyertai kondisi politik dan kenegaraan saat itu. Pada waktu itu pemerintah Indonesia menyadari perlunya rakyat Indonesia untuk mengetahui segala perkembangan yang terjadi sejak pengakuan kedaulatan Indonesia oleh kerajaan Belanda. Berawal dari pemikiran tersebut maka kegiatan kehumasan mulai dilembagakan dengan menyandang nama hubungan masyarakat karena kegiatan yang dilakukan lebih banyak untuk ke luar organisasi.

Menurut Rhenald Kasali dalam bukunya Manajemen PR disebutkan bahwa PR di Indonesia mulai berkembang seiring dengan perkembangan PR di dunia atau Asia. Public Relations awalnya digunakan untuk kepentingan usaha dalam bentuk seperti Olimpiade Korea Selatan, Glassnot Perestroika, Kasus Lemak Babi 1988, dan  lain-lain. Olimpiade yang diselenggarakan oleh tuan rumah Korea Selatan di tahun 1988 menggunakan salah satu jasa konsultan PR. Olimpiade adalah suatu event international menyita perhatian semua orang bahkan samapai saat ini. Sebagai tuan rumah, Korea Selatan ingin bangkit menunjukkan eksitensi dirinya yang memang salah satu keinginannya adalah membuka pasar di dunia untuk memasarakan produk – produknya. Dalam kaitan inilah PR berfungsi. Public Relations digunakan oleh pihak swasta di Indonesia pertama kali oleh PERTAMINA, sebuah perusahaan minyak. Public Relations di Indonesia memang sudah banyak digunakan baik itu di pihak pemerintah maupun swasta di berbagai sektor. Konsep Public Relations dipahami dan digunakan oleh pihak–pihak tersebut dengan berbagai macam pemahaman dan berbagai macam bentuk implementasinya. (Iwan Awaluddin Yusuf).

a.    Perkembangan Public Relations Pada Masa Kerajaan

Pada dasarnya praktik public relations sudah ada di Indonesia sebelum kedatangan Belanda. Hal ini terbukti bahwa, pada masa kerajaan-kerajaan di Indonesia yaitu pada masa kerajaan Mataram dimana adanya usaha penembahan Senopati untuk menyebarkan ”gosip” bahwa keturunannya akan menjadi pasangan dan lindungan Nyai Roro Kidul. Menurut salah satu versi sejarah, usaha itu dimaksudkan untuk menyaingi pengaruh pada adipati di pesisir utara Jawa yang kekuasaannya direstui oleh para Sunan atau Wali yang sangat disegani.

b.    Perkembangan Public Relations Pada Masa Kemerdekaan

Ketika merumuskan konstitusi, ada banyak jurnalis atau wartawan yang menunggu kelanjutan peristiwa setelah proklamasi kemerdekaan sehari sebelumnya. Akhirnya pertemuan itu ditunda untuk memilih presiden dan wakil presiden pertama Indonesia dan diumumkan kepada para jurnalis yang ada. Itu, fase media relations yang penting.
Ketika perang kemerdekaan, adalah Soedarpo Sastorsatomo yang mengelola media relations sebagai Menteri Penerangan. Ia mengelola media relations di dalam negeri hingga mendukung diplomasi di PBB, termasuk untuk mengemas citra Indonesia di luar negeri. RRI juga disebut sebagai bagian dari aktivitas public relations ketika mengeluarkan program siaran luar negeri, yang kini pemancarnya ada di kawasan Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Ada pula upaya untuk membantu India dalam mengatasi kelaparan dalam Program Rice for India, sekalipun Indonesia belum memiliki surplus beras.

c.    Perkembangan Public Relations Pada Masa Orde Baru

Setelah perang kemerdekaan, mulai berdatangan beberapa perusahaan minyak diantaranya Shell, Stanvac, Caltex. Sebagai perusahaan multinasional, mereka memiliki organ bernama public relations. Dimana S. Maimoen, R Imam Sajono dan Soedarso yang di tahun 1950-an mulai dikenal sebagai PR Officer yang berlatar belakang dari kalangan jurnalistik. Tahun 1954, Garuda Indonesian Airways mulai mengembangkan unit public relations. Di tahun 1955, Mabes Polri menjadi institusi pemerintah pertama yang memiliki unit public relations. Kemudian diikuti oleh RRI. Sekalipun demikian, beberapa angkatan bersenjata juga memiliki unit informasi yang dibawa kontrol presiden waktu itu. Di tahun 60-an, istilah ”purel” sebagai akronim public relations makin populer digunakan ketimbang term kehumasan.

Konsultan public relations “Pertama” Adalah PT Inscore Zecha yang dipimpin M. Alwi Dahlan tercatat sebagai konsultan public relations pertama yang berdiri di Indonesia tahun 1972. Kebanyakan mereka mengelola kepentingan publisitas dalam bentuk iklan. Sejak tahun 1970, sekitar 20 tahun national Development Information Office mendukung pengelolalaan public relations pemerintah RI untuk dunia internasional.Universitas Padjajaran menjadi universitas pertama yang membuka  Fakultas Public Relations di tahun 1964 dengan ibu Oemi Abdulrachman yang menjadi dekannya. Setelah itu, banyak berkembang pendidikan public relations dalam bentuk program studi hingga pendidikan di tingkat diploma. Tanggal 15 Desember 1972 merupakan momen deklarasi asosiasi public relations Indonesia yaitu Perhumas yang dihadiri oleh beberapa PRO perusahaan minyak dan konsultan serta akademisi term Asosiasi PR.

Di tahun 1974 posisi unit public relations dalam organisasi pemerintah sudah mulai dipegang pejabat eselon III. Beberapa tahun kemudian meningkat menjadi eselon II. Karena itulah di tahun 1974 ada Badan Koordinasi Humas (Bakohumas) yang diketuai Direktur Humas Pembangunan Menteri Penerangan.

Dalam pertemuan di Kuala Lumpur, 26 Oktober 1977, Perhumas bersama asosiasi humas di negara-negara ASEAN bergabung dalam Federasi Organisasi public relations ASEAN dan menggelar Kongres PR Asean pertama di tahun 1978 di Manila. Pada tanggal 10 April 1987, Asosiasi Perusahaan public relations Indonesia dibentuk suatu wadah profesi Humas yg disebut APPRI ( Assosiasi Perusahaan Public relations Independen ) yang mempunyai tujuan :

1.      Mewujudkan fungsi PR yang jujur, Bertanggung jawab sesuai dengan kode etik.

2.      Memberi Informasi terhadap Klien bahwa APPRI memberi Nasehat dalam PR

3.      Mengembangkan kepercayaan umum atas public relations.

Dan kemudian tanggal 11 November 2003, tercatat sebagai kelahiran PR Society Indonesia. Public Relations (PR) secara konsepsional dalam pengertian “State of Being “ di Indonesia baru dikenal pada tahun 1950-an, Setelah kedaulatan Indonesia diakui oleh Kerajaan Belanda pada tanggal 27 Desember 1949. Dimana pada saat itu, Indonesia baru memindahkan pusat ibu kota dari Yogyakarta ke Jakarta. Tentu saja, proses pembenahan struktural serta fungsional dari tiap elemen-elemen kenegaraan baik itu legislatif, eksekutif, maupun yudikatif marak dilakukan oleh pemerintah pusat. Pemerintah menganggap penting akan adanya badan atau lembaga yang menjadi pedoman dalam mengetahui“ Who we are, and what should we do,first? “. Oleh sebab itu, dibentuklah Departemen Penerangan. Namun, pada kenyataannya, departemen tersebut hanya berdedikasi pada kegiatan politik dan kebijaksanaan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Dengan kata lain, tidak menyeluruh. Dengan alasan demikian, pada tahun 1962 , dari Presidium Kabinet PM Juanda, menginstruksikan agar setiap instansi pemerintah harus membentuk bagian atau divisi Humas (PR), ditahun itulah, periode pertama cikal bakal adanya Humas di Indonesia. Namun, tidak berhenti disitu saja, PR berkembang sesuai dengan keadaan yang terjadi. Dimulai dengan pengambilan kata “Humas” yang merupakan terjemahan dari Public Relations.Maka tak heran, kita sering menemui penggunaan sebutan “Direktorat Hubungan Masyarakat” atau “Biro Hubungan Masyarakat ” bahkan “ Bagian Hubungan Masyarakat “ sesuai dengan ruang lingkup yang dijangkau.

Jika dikaitkan dengan state of being, dan sesuai dengan method of communication, maka istilah Humas dapat dipertanggung jawabkan. Tetapi, jika kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Hubungan Masyarakat itu, hanya mengadakan hubungan dengan khalayak di luar organisasi, misalnya menyebarkan press release ke massa media, mengundang wartawan untuk jumpa pers atau wisata pers, maka istilah hubungan masyarakat tersebut tidaklah tepat apabila dimaksudkan sebagai terjemahan dari public relations. Itulah yang dialami oleh Indonesia, yang ternyata lupa akan aspek secara hakiki dari PR itu sendiri. Seperti, Pertama, Sasaran PR adalah public intern (internal publik ) dan public ekstern (Eksternal Publik). Internal Publik adalah orang-orang yang berbeda atau tercakup organisasi, seluruh pegawai mulai dari staff hingga jendral manager. Eksternal Publik ialah orang-orang yang berada di luar organisasi yang ada hubungannya dan yang diharapkan ada hubungannya. Seperti Kantor Penyiaran, PR harus menjalin hubungan dengan pemerintah, asosiasi penyiaran Indonesia, sebagai organisasi yang berhubungan, selain itu dengan berbagai macam perusahaan, biro iklan, LSM, dan masyarakat luas, sebagai calon pembuatan relasi kerja sama.

Kedua, kegiatan PR adalah komunikasi dua arah ( reciprocal two ways traffic communications ). Artinya, dalam penyampaian informasi PR diharapkan untuk menghasilkan umpan balik, sehingga nantinya dapat menjadi bahan evaluasi perusahaan agar lebih baik. Ternyata, orientasi PR Indonesia belum seutuhnya dapat dikatakan sebagai “ PR Sejati “. Sebab berbeda dengan konsep yang diterapkan oleh bapak PR, Ivy L.Lee, yakni mempunyai kedudukan dalam posisi pemimpin dan diberi kebebasan untuk berprakarsa dalam meyiapkan informasi secara bebas serta terbuka