Pengertian Badan Hukum

Pembahasan Mengenai Pengertian Badan Hukum

Menurut Von Savigny, C.W. Opzoomer, A.N. Houwing dan Langemeyer, Pengertian Badan Hukum adalah buatan hukum yang diciptakan sebagai bayangan manusia yang ditetapkan oleh hukum negara.

Menurut Holder dan Binder, Pengertian Badan Hukum adalah badan yang mempunyai harta terpisah dan dimiliki oleh pengurus harta tersebut karena jabatannya sebagai pengurus harta.

Menurut A. Brinz dan F.J. Van der Heyden, Pengertian Badan Hukum ialah badan yang mempunyai hak atas kekayaan tertentu yang tidak dimiliki oleh subjek manusia mana pun yang dibentuk untuk tujuan melayani kepentingan tertentu. Adanya tujuan tersebut yang menentukan bahwa harta kekayaan dimaksud sah untuk diorganisasikan menjadi badan hukum.

Menurut Otto Von Gierke, Pengertian Badan Hukum adalah eksistensi realitas mereka dari konstruksi yuridis seolah-olah sebagai manusia yang sesungguhnya dalam lalu lintas hukum, yang juga mempunyai kehendak atau kemauan sendiri yang dibentuk melalui alat-alat kelengkapannya yaitu pengurus dan anggotanya. Apa yang mereka putuskan dianggap sebagai kemauan badan hukum itu sendiri.

Pengertian Badan Hukum menurut Molengraf pada hakikatnya merupakan hak dan kewajiban dari para anggotanya secara bersama-sama, di dalamnya terdapat harta kekayaan bersama yang tidak dapat dibagi-bagi. Setiap anggota tidak hanya menjadi pemilik sebagai pribadi untuk masing-masing bagiannya dalam satu kesatuan yang tidak dapat dibagi-bagi itu, tetapi juga sebagi pemilik bersama untuk keseluruhan harta kekayaan, sehingga setiap pribadi anggota merupakan pemilik harta kekayaan yang terorganisasikan dalam badan hukum tersebut.

Badan hukum hanya dapat melakukan perbuatan melalui perantaraan orang-orang biasa yang menjadi pengurusnya. Pengurus tersebut berkerja tidak untuk dirinya sendiri, melainkan untuk dan atas nama badan hukum itu. Badan hukum tidak dapat menerima semua jenis hak dan menjalankan semua jenis kewajiban seperti pada manusia biasa. Semua badan hukum memiliki kekayaan, akan tetapi jenis-jenis haknya berbeda satu sama lain. Contohnya, yayasan wakaf tidak boleh dibebani hak milik atas tanah. Karena badan hukum tidak dapat meninggal dunia, maka apabila badan hukum bubur maka kekayaannya tidak dapat diwariskan kepada ahli waris para pengurusnya.

Empat unsur-unsur pokok yang harus terdapat dalam badan hukum, yaitu :

(1) Harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan subjek hukum yang lain.

(2) Mempunyai tujuan ideal tertentu yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Mempunyai kepentingan sendiri dalam lalu lintas hukum.

(4) Ada organisasi kepengurusannya yang bersifat tertatur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan internalnya.

Menurut C.S.T Kansil dan Cristine S.T. Kansil, badan hukum biasa dibedakan kedalam dua golongan yaitu badan hukum publik dan badan hukum privat atau perdata.

Pengertian Badan Hukum Publik adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik atau yang menyangkut kepentingan publik atau orang banyak atau negara pada umumnya. Badan hukum publik merupakan badan-badan negara dan memiliki kekuasaan wilayah atau merupakan lembaga yang dibentuk oleh yang berkuasa berdasarkan perundang-perundangan yang dijalankan secara fungsional oleh eksekutif atau pemerintah atau badan pengurus yang diberikan tugas untuk itu.

Pengertian Badan Hukum Privat adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau perdata yang menyangkut kepentingan pribadi orang di dalam badan hukum itu. Badan hukum semacam ini merupakan badan swasta yang didirikan oleh pribadi orang tersebut untuk tujuan tertentu yaitu mencari keuntungan, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, politik, kebudayaan, kesenian, olahraga dan lain-lain. Oleh karena itu partai politik dikategorikan oleh Kansil sebagai badan hukum privat atau perdata, bukan badan hukum publik.

Sekian pembahasan mengenai pengertian badan hukum, semoga tulisan saya mengenai pengertian badan hukum dapat bermanfaat.